Gubernur, dalam konteks Otonomi Daerah di Indonesia, adalah Kepala Daerah untuk daerah Provinsi. Pada dasarnya, Gubernur memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Gubernur dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di Provinsi setempat; sehingga dalam hal ini Gubernur bertanggung jawab kepada rakyat.
Selain sebagai Kepala Daerah, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan; sehingga dalam hal ini Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Gubernur bukanlah atasan Bupati atau Walikota, namun hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Kata "Gubernur" bisa berasal dari bahasa Portugis "governador", bahasa Spanyol "gobernador" atau bahasa Belanda "gouverneur". Bentuk Belanda ini mirip dengan bentuk bahasa Perancis dan arti harafiahnya adalah "pemimpin", "penguasa", atau "yang memerintah".
Gubernur bukan merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, namun merupakan pemimpin independen dari Propinsi yang dipilih langsung oleh rakyat Propinsi melalui Pemilihan Kepala Daerah atau PILKADA. Gubernur memiliki tanggung jawab langsung kepada Dewan Perwakilan Daerah Propinsi.